A.Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di sekitar lima persen selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sentimen global dan internal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski demikian, Indonesia mampu stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen pada 2014. Selanjutnya pertumbuhan tersebut turun menjadi 4,88 persen pada 2015. Angka tersebut meleset dari asumsi makro dalam APBN 2015 sekitar 5,8 persen.

Pemerintah pun mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,03 persen pada 2016. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga di bawah target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar 5,2 persen.

Ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,07 persen pada 2017. Angka pertumbuhan ekonomi itu juga di bawah asumsi dalam APBN 2017 sekitar 5,1 persen.

Pada 2018, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,17 persen. Angka itu meleset dari target APBN 2018 sebesar 5,4 persen.

Pemerintah menyatakan, tekanan makro ekonomi global turut pengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau dilihat dari 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 termasuk yang tertinggi.

Bila dibandingkan negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tinggi di kisaran lima persen. China dan India masih membukukan pertumbuhan ekonomi di atas Indonesia. China mencatatkan ekonomi tumbuh 6,4 persen dan India sekitar 7,1 persen.

Terkait pertumbuhan ekonomi masih di kisaran lima persen, Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede menilai, pemerintah Indonesia masih bergantung pada komoditas. Di sisi lain industri pengolahan manufaktur kurang optimal sehingga ada perpindahan ke industri jasa.

"Dalam 10 tahun ini juga tren investasi ke industri pengolahan manufaktur turun,sekitar di bawha lima persen. Perlu ada kebijakan struktural untuk dukung industri pengolahan manufaktur," kata Josua.

Ia mengatakan, bila pemerintah Indonesia mampu membenahi industri pengolahan juga dapat mengatasi impor. Hal itu membuat Indonesia tidak tergantung dengan barang impor.

B.Inflasi

Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, inflasi cenderung stabil dan terkendali. Hal ini lantaran inflasi Indonesia berada di bawah lima persen.

Sebelumnya pada 2012, inflasi pernah mencapai 4,3 persen. Kemudian kembali melonjak hingga 8,38 persen pada 2013.

Mengutip data Bank Indonesia (BI), inflasi tercatat 8,36 persen pada 2014. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mampu menekan inflasi menjadi 3,35 persen pada 2015.

Kemudian kembali turun menjadi 3,02 persen pada 2016.  Akan tetapi, inflasi kembali naik menjadi 3,61 persen pada 2017. Inflasi sepanjang 2017 merupakan tertinggi pada masa pemerintahan Jokowi-JK.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, penyebab inflasi 2017 didorong kenaikan tarif listrik yang menyumbang 0,81 persen. Lalu pemerintah mampu menekan inflasi menjadi 3,13 persen pada 2018.

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede menuturkan, selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah serius menjaga inflasi. Salah satunya dengan membangun konektivitas lewat infrastruktur. Hal itu membuat arus pengalihan barang dari Jawa ke wilayah lainnya termasuk ke Indonesia timur menjadi lebih mudah.

"Infrastruktur meningkat memberi kemudahan mengalihkan suplai secara keseluruhan dari daerah ke Jawa dan sebaliknya," ujar Josua.

Selain itu, Josua menilai koordinasi Bank Indonesia (BI) dan pemerintah semakin optimal dalam empat tahun ini.

"TPID semakin diperkuat, koordinasi termasuk di daerah didorong sehingga menciptakan harga stabil. Selain itu secara global, harga komoditas cenderung turun," kata dia.

C. Data Neraca Perdagangan

2014:

Ekspor tercatat USD 176,29 miliar

Impor tercatat USD 178,18 miliar

Defisit: USD 1,89 miliar

2015:

Ekspor tercatat USD 150,3 miliar

Impor tercatat USD 142,7 miliar

Surplus USD 7,52 miliar

2016:

Ekspor tercatat: USD 144,43 miliar

Impor tercatat: USD 135,6 miliar

Surplus USD 8,78 miliar

2017:

Ekspor tercatat: USD 168,73 miliar

Impor tercatat: USD 156,8 miliar

Surplus USD 11,84 miliar

2018:

Ekspor tercatat: USD 180,06 miliar

Impor tercatat: USD 188,63 miliar

Defisit USD 8,57 miliar

D. Neraca Transaksi Berjalan

Mengutip data Bank Indonesia (BI), defisit transaksi berjalan mencapai 2,95 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2014. Kemudian defisit tertekan menjadi 2,06 persen pada 2015.

Selanjutnya defisit transaksi berjalan turun menjadi 1,8 persen terhadap PDB pada 2016. Lalu defisit transaksi berjalan susut menjadi 1,7 persen dari PDB pada 2017. Defisit transaksi berjalan makin melebar menjadi 2,98 persen terhadap PDB pada 2018.

Era Jokowi-Ma'Aruf Amin

Namun demikian, segala upaya memajukan ekonomi negara harus ditunda atau ditahan terlebih dahulu akibat menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu.

Berdasarkan laporan yang terbit tersebut, pengamat ekonomi dari Institute For Development Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira memaparkan analisanya mengenai masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia selama 1 tahun.

Dalam laporannya, tertulis bahwa kesiapan pemerintah dalam stimulus PEN relatif kecil, yaitu 4,2 persen dari PDB dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia yang mengambil 20,8 persen PDB-nya serta Singapura yang sebanyak 13 persen. Sementara itu, stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12 persen, di mana stimulus untuk korporasi memiliki porsi 2 kalinya, yaitu 24 persen.

"Ada ketimpangan antara kesehatan dan ekonomi. Harusnya, yang lebih besar porsinya adalah anggaran kesehatan. Karena, tidak akan ada pemulihan ekonomi yang cepat tanpa penanganan pandemi yang serius. Sebisa mungkin, stimulus kesehatan harus dinaikkan tahun depan," tutur Bhima saat dihubungi oleh tim Merdeka.com, Selasa (20/10).

Selain itu, keberadaan PHK massal dan dirumahkannya karyawan sudah mencapai 15 juta orang. Berdasarkan survei yang dilakukan Asian Development Bank (ADB), UMKM di Indonesia terus melakukan pengurangan terhadap karyawannya. Hingga sekarang, ada 90 persen UMKM yang membutuhkan bantuan finansial agar usahanya dapat kembali.

Sehingga, Bhima mengatakan bahwa UMKM perlu banyak didorong melalui bantuan modal tunai serta pendampingan. Tujuannya agar program bantuan produktif dapat diarahkan pada UMKM Go Digital. Meski sudah dialokasikan dana sebesar Rp4,2 T, porsi UMKM sejauh ini di platform e-commerce masih lebih sedikit dibanding produk impor.

Turunnya sektor UMKM dan meningkatnya pengangguran erat kaitannya dengan angka kemiskinan yang diperkirakan mencapai lebih dari 12-15 persen karena lahirnya jumlah orang miskin baru. 'Pencapaian' ini berdampak pada turunnya daya beli masyarakat yang akhirnya menyebabkan inflasi yang terlalu rendah. Alhasil, beberapa pengusaha menjual barang lebih rendah dari hasil produksi.

Jika terus menerus terjadi dalam jangka panjang ke depan, setiap produsen berisiko terpukul dengan kerugian bahkan terancam harus menghentikan usahanya. Belum lagi, ini juga dibarengi dengan semakin besarnya ketimpangan di tengah masyarakat, karena orang kaya cenderung memilih untuk menabung uangnya, ketimbang membelanjakannya.

"Harus ada penjagaan daya beli kelas menengah rentan miskin dengan efektivitas program subsidi gaji. Kemudian, turunkan suku bunga lebih cepat agar orang kaya tidak hanya menumpuk aset di bank tapi membelanjakannya. Agar perputaran uang mengalir," ujar Bhima.

Bhima turut menyebutkan bahwa ke depannya pemerintah perlu melakukan pengelolaan utang yang lebih hati-hati. Sebab, Indonesia tercatat menempati urutan ke-7 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN). "Pada tahun ini, pemerintah menerbitkan global bond (surat utang internasional) sebesar USD 4,3 M dan jatuh tempo di 2050. Artinya, pemerintah sedang mewarisi utang pada generasi di depan," ungkap Bhima dalam analisanya.

Dalam perjalanan ke depan, Bhima memaparkan urgensi yang perlu diperhatikan untuk memajukan laju ekonomi Indonesia. "Dorong belanja produktif, tetap fokus pada kesehatan dan UMKM, serta kelola utang dengan lebih baik dan hati-hati," tutupnya.

Seperti diketahui, transmisi virus yang cepat membuat aktivitas dari sektor ekonomi ikut terhambat. Hal ini dilihat dari melonjaknya angka pengangguran, UMKM yang terpaksa ditutup dan memberikan efek domino bagi laju pendapatan masyarakat sehingga daya beli mereka menurun. Berikut ini adalah beberapa rekapitulasi bagaimana perekonomian Indonesia selama 1 tahun bersama Jokowi-Ma'ruf Amin versi KSP.

Biayai Penanganan Covid-19, Anggaran Negara Direposisi

Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara yang sudah disusun terpaksa harus dikaji ulang karena tidak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan COVID-19. Dalam menaungi perubahan ini, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa UU No. 2 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19.

Kebijakan perubahan anggaran antara lain dengan memberikan defisit mengingat kebutuhan belanja negara untuk menangani COVID-19 meningkat meski pendapatan negara menurun, sehingga besaran defisit APBN sebesar 6,34 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB), lalu alokasi penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 T dengan Rp87,55 T diarahkan ke sektor kesehatan.

Sementara itu, Rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (RAPBN) dialokasikan senilai Rp169,7 T, mengingat dampak pandemi yang diprediksi masih terus berjalan hingga 2021.

Tak hanya diarahkan ke sektor kesehatan, Rp695,20 T juga dialirkan ke beberapa sektor, seperti ke perlindungan sosial sebesar Rp203,90 T, Rp120,61 T ke insentif usaha, Rp53,57 T ke pembiayaan kooperasi, Rp123,46 T ke UMKM, dan Rp106,11 T pada sektoral K/L dan Pemda.

Bantuan Langsung Tunai dkk

Mengutip Laporan KSP, berbagai insentif diberikan bagi pengusaha kecil dan menengah. Pinjaman kredit modal kerja disiapkan pemerintah sebesar Rp100 T untuk 5,3 juta penerima. Subsidi bunga pinjaman juga diberikan pada 60,66 Juta penerima bantuan.

Bantuan pemerintah yang disalurkan antara lain dalam bentuk Bansos sembako, bansos tunai, BLT dana desa, insentif tarik listrik, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, BLT Usaha Mikro dan Kecil, Bantuan Pulsa untuk Siswa dan Guru, apresiasi bagi pelaku budaya, insentif bagi industri media, insentif korporasi, dan insentif pajak.

Kontraksi Ekonomi 5,3 Persen

Tidak bisa dipungkiri, pandemi dengan efek dominonya memukul perekonomian Indonesia, bahkan juga seluruh dunia. Pada kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,3 persen.

Meski angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, COVID-19 telah berdampak pada 3,5 juta pekerja yang harus di-PHK atau dirumahkan, mengakibatkan peningkatan pengangguran di menjadi 26,42 juta orang, yang paling banyak dialami oleh masyarakat perkotaan.

Upaya Membangkitkan UMKM

Menurut laporan KSP, pemerintah melancarkan beberapa inisiatif dalam mempertahankan hidup Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tujuannya agar UMKM dapat hadir sebagai pencipta lapangan kerja, pemerata ekonomi, dan dapat mengentaskan kemiskinan.

Maka, pemerintah menggelontorkan biaya Rp4,2 Triliun untuk mendanai program UMKM Go Digital. Kementerian Koperasi dan UMKM menargetkan 2 Juta unit UMKM dan IKM dapat digandeng, tetapi per 15 September 2020, UMKM Go Digital sudah dimanfaatkan oleh 1,6 Juta unit UMKM dan IKM.